uu 40 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. uu 40 tahun 2004

See full list on jogloabang. bahwa dalam rangka pengelolaan dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . berijazah paling rendah sarjana hukum; e. Undang-undang (UU) No. penundaan kewajiban pembayaran utang. 104, TLN NO. Metadata. . benda wakaf (pa sal 40-41). 38 Tahun 2004 Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU No. Otoritas Jasa Keuangan. Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KMA No. Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-undang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. A. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. STATUS PERATURAN. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:. Bahan hukum. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia - UU No. Sebelumnya, saya ketemu blognya Mas Ipunk yang memuat file English version dari UU No 40 tahun 2007, yang juga saya copi paste di blog ini. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap. Penempatan Kebijaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu usaha nasional strategis untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran di dalam negeri. 2 Tahun 2010 – Nazhir Wakaf Uang. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) NO. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011,. 745 Peraturan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluUNDANG-UNDANG NO. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. doc. 30. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; c. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. 2 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia : • Perpres RI No. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Samiani. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 (UU/2004/37) (2004) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. TENTANG. a. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 pada tanggal 31 Maret 2023. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dariPasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. yang diatur dalam UU Pemda saat itu, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. File Action; UU No. com undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 2004. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. UU Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional . analisis dan evaluasi undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional 2011 download: 98 analisis dan evaluasi undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Kemudian setelah itu barulah ada UU tentang pelayanan publik (UU No. Mencabut : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Online Public Access Catalog. tentang Pengujian UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Terdapat aturan yang berbeda antara Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN dan PP Nomor 46 Tahun 2015. REPUBLIK INDONESIA. berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal l34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) betujuan untuk. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. Dasar hukum yang melandasinya adalah UU No 40 Tahun 2004, dan UU No 24 Tahun 2011. Status Peraturan. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. 4456, LL SETNEG : 24 HLM . Katalog Produk. 4421, LL SETNEG : 19 HLM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan memberikan jaminan terpenuhinya. com - BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang. Mengingat : 1. Undang-undang (UU) No. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. 1 Menyatakan frasa “. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 Pasal 28H dan Pasal 34, dan diatur dalam UU No. com – BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang. ,MH. UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Terdiri atas 5 pasal (pa sal 42-46). 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris. H. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan - UU No. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang (UU). 38. UU No. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/95”). bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya Untuk informasi kepada Anda, sebelum UU BPJS berlaku, jaminan kecelakaan kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”) dan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. METADATA PERATURAN. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 4379, LL SETNEG : 15 HLM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh . 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. No 67 dari 84Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Hubungan Antar Peraturan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. jaminan hari tua; d. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. 1 Tahun 1970 Ttg Keselamatan Kerja •UU No. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan 5). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Wakaf - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. ASAS DAN TUJUAN 3. TENTANG. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu sebagai berikut: Pasal 2 (4) Seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 (UU/2008/40) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) UNDANG-UNDANG NO. 12 A. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota. 58 Tahun 2005; PP No. Peraturan. Nomor Peraturan: 40: Tahun Peraturan: 2004: Jenis/Bentuk. . 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sumber LN. Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Islamic Finance OJK 2015. Tujuan penyelenggaraan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DJSN bertugas (UU No. UU No. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. File. Jika merujuk kepada UU No. Dokumen ini berisi 16 bab dan 191 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak lain yang terkait dengan perseroan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. 3. penundaan kewajiban pembayaran. 106 Tahun 2007, TLN No. Filosofi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24. Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-undang; Mengingat : 1. lulusan pendidikan paling rendah jenjang. ” Penjelasan Pasal 2 UU No. jaminan pensiun; e.